PEMERINTAHAN
Pemda Lotim Anggarkan Rp700 Juta, Dewan Sebut Proyek Rest Area Pasar Terapung Jenggik Mubazir
Inilah Pasar Terapung Jenggik yang keberadaannya terkesan mubazir. Di tahun ini, Pemda Lotim kembali menganggarkan, Rp700 juta untuk menyulap lokasi ini sebagai rest area. Kebijakan ini sangat disesalkan oleh kalangan dewan di DPRD Lotim. |
Lombok Timur - Pemda Lombok Timur akan menyulap pasar terapung di Bendungan Jenggik menjadi rest area (tempat istirahat, red) bagi pengendara lalu lintas di Jalan nasional Labuhan Lombok - Mataram.
Dikatakan Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmy, pihaknya sudah mengalokasikan dana tidak kurang dari Rp700 juta untuk proyek itu. Dimana kata dia, Rest Area Jenggik akan dilengkapi beberapa fasilitas representatif bagi masyarakat.
"Nanti di rest area itu akan ada mushala, sentra kuliner, sentra kerajinan dan hasil produksi UMKM Lombok Timur dan wahana rekreasi. Semua itu representatif. Kita anggarkan Rp700 juta dan itu masih kurang," katanya seusai rapat paripurna di Kantor DPRD Lombok Timur, Senin (03/07/2023).
Di dalam rest area itu, tersedia juga tempat parkir yang bisa menampung 10 sampai 12 mobil. "Kalau penuh mobil parkir, maka kita tutup, tidak boleh ada parkir di luar agar tidak mengganggu arus lalu lintas," ulasnya.
Disinggung terkait pentingnya keberadaan rest area di lokasi itu. Dia berdalih masyarakat (pengendara, red) membutuhkan tempat istirahat dan rekreasi. "Masyarakat kita butuh tempat rekreasi," ujarnya.
Nyatanya, langkah Bupati Sukiman untuk merubah Pasar Apung Jenggik menjadi rest area ditentang oleh Anggota DPRD Lombok Timur, Amrul Jihadi.
Menurutnya, fisik Pasar Apung Jenggik saat ini sudah bagus. Dan masalah prinsipnya adalah pemanfaatan aset yang kurang maksimal oleh Pemda Lombok Timur.
"Tidak penting bangunan di Bendungan Jenggik itu jadi rest area. Masalah saat ini adalah, aset itu seakan terbengkalai dan gagal dimanfaatkan dengan baik oleh Pemda. Solusinya tentu harus dikelola baik, bukan dengan alih fungsi menjadi rest area yang sebenarnya fungsinya sama dengan saat ini, yakni tempat masyarakat kita berjualan," cetusnya.
Mestinya, kata Ketua Fraksi Partai Demokrat itu, Bappeda dan TPKAD Lombok Timur lebih jeli dalam membuat perencanaan. Bukan hanya sebatas membangun, yang pada akhirnya mebebani keuangan daerah, tapi tidak mendatangkan manfaat bagi masyarakat.
"Jangan asal membangun. Kita harus ingat keuangan kita itu defisit, lebih baik anggaran itu diarahkan ke sektor lain yang lebih bermanfaat," ungkapnya.
Dia juga menyatakan, rest area hanya ada di jalan tol (jalan berbayar bebas hambatan, red). Bukan di jalan arteri atau jalan negara.
"Sepengetahuan saya, rest area itu hanya ada di jalan tol. Karena pengguna jalan tidak boleh berhenti sembarangan. Kalau di Lombok ini apa ada orang yang marah kalau pengendara berhenti makan di rumah makan Rarang atau salat di Masjid Terara? Tidak ada itu, sehingga itu (rest area, red) tidak penting," bebernya.
Dirinya pun berharap, eksekutif untuk lebih jeli dalam membelanjakan pajak masyarakat. Agar agenda pembangunan yang diupayakan bersama dapat dirasakan buah manisnya oleh masyarakat.
"Pak Bupati harus meninggalkan warisan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat di akhir sisa jabatannya. Agar beliau dikenang oleh masyarakat yang beliau pimpin, sebagai figur pemimpin yang bijaksana dan berhasil mengangkat derajat masyarakatnya," tandasnya. (RSA)
Via
PEMERINTAHAN
Post a Comment